Lombok Barat -Kisruh pemberhentian Sekretaris FKUB Lombok barat dan para anggotanya secara tidak profesional memantik isu-isu tidak Sehat dalam kepemimpinan Tuan guru Subki sebagai ketua forum.
Apalagi ada isu Intervensi oknum pejabat yang banyak berkepentingan di FKUB sebagai garda terdepan kerukunan di Lombok barat. Menjadi perhatian beberapa tokoh di Lombok barat, Seperti DR.L Sajim Sastrawan Anggrat,MH
" Saya Minta Kepala Kesbangpoldagri NTB dan Kesbangpol Lombok barat untuk memperhatikan Kisruh yang terjadi di FKUB Lombok Barat atas pemberhentian Sekretaris FKUB Lobar dan anggotanya yang tidak melalui prosedur yang jelas. Seorang ketua itu tidak boleh berlaku arogan, ia seharusnya memberikan alasan yang jelas,ada SK pemberhentian , itu harus dilakukan secara hukum administratif" kata L Sajim yang juga selaku Ketua Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat
Lebih lanjut, Mantan Staf ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik Provinsi Nusa tenggara Barat ini mengatakan, pentingnya kita paham hukum administrasi sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal biasa tetapi mempunyai kaidah hukum.
"Bilamana ada Perubahan SK, Bupati Harus memanggil para pihak dalam proses pergantian pengurus dan bila dianggap penting untuk penyegaran pengurus ,bila perlu Ketua juga harus diganti melalui pemilihan sesuai aturan SKB 3 Menteri Tahun 2006 itu " Pungkasnya
Sebelumnya, Soal Pemberhentian sekretaris dan Anggota FKUB ini, Tgh Subki Sasaki ketua FKUB Lobar Saat di Konfirmasi Via pesan singkat whatsap mengungkapkan Resufle di dalam organisasi itu sudah menjadi hal biasa dan sebagai ajang penyegaran.
"Resufle itu hal biasa di organisasi untuk penyegaran dan itu berdasarkan telaah dari kemenag dan pemda". Ungkapnya
0 Komentar